Page 91 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Penanganan kejadian korupsi (bobot 16%)

Penanganan kejadian korupsi merupakan ukuran

efektivitas pengelolaan risiko korupsi ditinjau dari

konsistensi dan efek penggunaan kapabilitas dan

penerapan strategi pencegahan
Berdasarkan hasil penilaian pada 17 K/L, hal-hal yang
masih perlu ditingkatkan adalah kapabilitas
yang merupakan interseksi antara kapasitas, power,
sumber daya, dan kompetensi lembaga yang menjadi
1. Audit Investigatif, penghitungan kerugian keuangan kekuatan dari dalam (inside out) yang memampukan

negara, analisis data forensik, dan pemberian organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
keterangan ahli
2. Program antikorupsi: model Fraud Control Plan Peran BPKP yang perlu ditingkatkan adalah:
(FCP)
3. Gerakan pembelajaran antikorupsi: Masyarakat 1. Kegiatan preventif melalui fraud control plan (FCP),
Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). fraud risk assessment (FRA), probity advice and

Beberapa tools di atas bertujuan untuk mengendalikan assurance.
korupsi yang menghambat pembangunan. Setelah Berdasarkan hasil penilaian 2. Audit, evaluasi, monitoring.
EPK, pilar yang paling
menerapkan pengendalian korupsi, perlu diukur efektivitas rendah adalah pilar 3. Membangun sistem/aplikasi pengendalian dan
pengelolaan risiko korupsi pada instansi atau badan usaha pengelolaan risiko korupsi penatausahaan keuangan serta Sistem
dengan suatu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
(IEPK). 4. Mengembangkan efektivitas

pengendalian korupsi melalui EPK.
Pengukuran IEPK dilakukan atas tiga pilar yaitu :
Pengukuran efektivitas
pengendalian korupsi Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (bobot 48%),
dilakukan berdasarkan 3 Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi merupakan
pilar, yakni kapabilitas karakteristik organisasional yang mengindikasikan
pengelolaan risiko korupsi, kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola
penerapan strategi risiko korupsi;
pencegahan, dan
penanganan kejadian
Penerapan strategi pencegahan (36%)
korupsi
Penerapan strategi pencegahan korupsi didefinisikan
sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada
semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi;
dan

76