Page 28 - MONITORING ISU 18-25 Feb 2022

Isu 6

BSI Bakal Jadi BUMN

Kronologis 2

(23/2) - Pengamat Ekonomi dan Perbankan Binus University Doddy

Ariefianto menilai PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI perlu

memperkuat statusnya sebagai bank syariah agar posisinya lebih dari

sekadar entitas anak usaha bank BUMN. Doddy menjelaskan status BSI

sebagai anak usaha tiga bank BUMN akan membuatnya sulit

menentukan arah bisnis secara mandiri. Menurutnya, bank syariah harus

lepas dari bayang-bayang bank konvensional untuk berkembang lebih

cepat. Doddy menambahkan sebagai bank syariah terbesar di

Indonesia, BSI juga memiliki tugas berat untuk memperkuat citra bank

yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

(25/2) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah

akan menjadikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadi bank

BUMN. Sebagaimana diketahui, saat ini bank syariah terbesar di

Indonesia itu masih berstatus sebagai anak usaha Bank Mandiri (BMRI),

BNI (BBNI), dan BRI (BBRI). Ma'ruf menjelaskan, setelah

menggabungkan BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri

menjadi BSI, pemerintah berencana untuk semakin menumbuhkannya

dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna. Dia

meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan

yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). Ma'ruf juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara

tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi

Pemengang Saham Pengendali (PSP) BSI. Ini karena tiga bank tersebut

merupakan perusahaan publik.

(25/2) - Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya melaporkan bahwa

Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal

negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.

Tidak hanya itu, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk

memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya. BSI ke depan

diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas industri halal

Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

(25/2) - Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa

sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses

penyertaan saham Dwiwarna di BSI hingga tingkat resiko dan

compliance-nya.