Page 24 - MONITORING ISU 18-25 Feb 2022

Isu 4

Pro Kontra BPJS Jadi Syarat

Fasilitas Layanan Publik

Kronologis 1

(22/2) Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti meyakinkan

bahwa kebijakan ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk

memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, aturan ini juga akan diikuti dengan peningkatan layanan

dan kemudahan proses pendaftaran administrasi (pendaftaran,

perubahan data, pembayaran iuran, pelayanan informasi dan

pengaduan, serta penyederhanaan proses layanan di faskes).

Juru Bicara BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf membantah kaitan

isu ini dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang defisit. Ia

menyampaikan saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehat dan

tidak ada gagal bayar klaim sejak 2020.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti pemerintah

seharusnya mengupayakan cara lain yang tak membebani masyarakat

untuk mendongkrak kepesertaan program JKN. Jumlah masyarakat yg

belum mendaftar dinilainya tak terlalu signifikan. Ia menyarankan agar

BPJS Kesehatan fokus meningkatkan kualitas layanan sehingga

masyarakat inisiatif bergabung jadi peserta.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Real Estate Indonesia (REI) Paulus

Totok Lusida menyarankan agar dikaji kembali implementasi kebijakan

ini supaya tidak kontraproduktif.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien

mengatakan kepesertaan wajib ini merupakan bagian dari kewajiban

negara untuk melindungi kesehatan warganya. Di samping itu,

pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan belakangan cenderung stagnan,

di mana jumlah peserta nonaktif terus meningkat ke 18,22%. Hal ini

mengancam pencapaian target kepesertaan JKN dalam RPJMN yang

pada tahun 2024 harus mencapai 98%, terlebih saat ini baru mencapai

86%.