Page 22 - MONITORING ISU 18-25 Feb 2022

Isu 2

Klaim Pasien COVID

Nunggak, Presiden Perintah

Segera Selesaikan

Kronologis 2

(16/02) - Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) berharap

pemerintah memberikan solusi terkait pengajuan klaim yang sudah

dispute atau tidak dibayarkan dan dianggap kedaluwarsa bagi rumah

sakit (RS) rujukan Covid-19. Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta

Indonesia (ARSSI) Icshan Hanafi mengatakan, tagihan yang belum

dibayarkan pemerintah kepada rumah sakit rujukan Covid-19 telah

menghambat perencanaan rumah sakit di tahun ini.

Ichsan menyoroti mekanisme klaim biaya penggantian pelayanan

Covid-19 pada tahun 2021 yang dibuka hingga Februari tahun 2022.

Menurut Ichsan, seharusnya yang mendapatkan perpanjangan

pengajuan klaim ialah pelayanan ketika terjadi gelombang kasus yang

tinggi, ketika periode sebelum bulan Desember. Hal tersebut merujuk

mekanisme klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 dari

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni pengajuan klaim memiliki

tenggat waktu 2 bulan setelah pasien meninggalkan kamar perawatan.

Oleh karena itu, Ichsan meminta adanya pembukaan kembali akses

untuk mengajukan klaim yang dianggap hangus pada tahun 2020. Klaim

yang hangus di tahun 2020 mencapai Rp 5,49 triliun. Terdiri dari Rp 1,14

triliun termasuk klaim kedaluwarsa dan klaim tidak dapat dibayarkan Rp

4,3 triliun.

Menurut Ichsan, permasalahannya adalah di tahun 2020 banyak rumah

sakit yang tidak sempat mengurus pengajuan klaim karena para tenaga

kesehatan juga banyak terpapar virus corona. Sehingga tidak sempat

untuk melakukan pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien

Covid-19. Selain itu, rumah sakit kaget dengan pandemi covid yang

begitu cepat menyebar, sehingga banyak rumah sakit yang mengalami

lonjakan penanganan, dan membuat proses kelengkapan adminstrasi

menjadi kacau. Persyaratan inilah yang membuat klaim penggantian

biaya penanganan Covid-19 dianggap dispute dan kedaluwarsa. Ichsan

berharap pemerintah dapat membuka kembali akses pengajuan klaim

biaya penggantian Covid-19 yang dianggap tidak valid, baik di tahun

2020 ataupun 2021.