Page 20 - MONITORING ISU 18-25 Feb 2022

Isu 1

Ganti Rugi Proyek KCJB

Tidak Tepat Sasaran

Kronologis 1

Dalam proses pembangunan tiang beton jalur layang Kereta Cepat

Jakarta Bandung (KCJB), terdapat sengketa lahan antara SDN Jakasetia

III dengan Muhammad Sukroni. Mengantongi akta jual beli lahan tiang

pancang tertanggal 31 Desember 1997 dengan Hadi Hamidjaja, Sukroni

menggugat kepemilikan lahan seluas 2.401 meter persegi yg kini berdiri

bangunan sekolah. Adapun pihak sekolah mengklaim bahwa lahan tsb

merupakan aset Pemerintah Kab Bekasi yang diserahkan kepada

Pemkot Bekasi selepas pemekaran tahun 1996. Dari 2.401 meter

persegi, 584 meter persegi digunakan untuk tiang pancang jalur KCJB.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan gugatan Sukroni

dan menetapkannya sebagai pemilik sah tanah tsb. Pada tahap banding

di Pengadilan Tinggi Bandung, terdapat putusan tambahan yakni hakim

memerintahkan semua pihak melaksanakan isi perjanjian perdamaian

antara penggugat (Sukroni) dan para tergugat (Pemkot Bekasi).

Perdamaian pun terjadi pada 7 Oktober 2018 di mana ganti rugi lahan

dari PT KCIC menjadi milik Sukroni. Hal ini dipandang aneh oleh pejabat

pada DJKN Kementerian Keuangan sebab sengketa pengadilan masih

banding tapi pemerintah malah menawarkan perdamaian.

Berdasarkan surat ganti rugi yg terbitkan oleh Kepala BPN selaku Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah, Pengadilan Negeri Bekasi pun mencairkan

seluruh uang yg dititipkan PT KCIC (8,27 M) kepada Sukroni. Surat ganti

rugi tsb juga merupakan atas permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat

Effendi. Dari segi nominal, jika memang pemilik sah, Sukroni seharusnya

hanya menerima Rp6,83 M, sedangkan sisa Rp1,44 M menjadi hak SDN

Jakasetia III sebagai pihak yg membangun sekolah.

Proses ini tak pelak menimbulkan kegaduhan dan berdampak pada

pencopotan Kepala BPN Kota Bekasi dan pemindahan Ketua Pengadilan

Negeri Bekasi, sebab uang ganti rugi diduga tak sepenuhnya masuk ke

rekening Sukroni. Terdapat aliran uang kepada sejumlah orang yang

mengurus perdamaian perkara tsb.

Kini, proses serah terima kelas yg dibangun PT KCIC sebagai ganti rugi

bagi pihak sekolah terhambat akibat serah terima seluruh uang ganti

rugi ke Sukroni tsb. Uang kompensasi bangunan seharusnya diserahkan

kepada pengelola sekolah. PT KCIC pun meminta kejelasan soal biaya

kompensasi bangunan kepada Pemkot Bekasi yg memanggil Sukroni

pada 5 Nov 2021 untuk mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp1,44

M. Namun, hingga 2022, cicilan pengembalian uang ganti rugi tak

kunjung ada.