Page 64 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL

kepada peminjam.

d. Pembayaran Pinjaman

Peminjam mengembalikan dana pinjaman beserta return atau suku

bunganya kepada platform penyelenggara P2P Lending tersebut sesuai

dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya Pendana akan menerima

dana yang dikembalikan oleh peminjam melalui platform Peer to Peer

Lending.

3. Larangan Peer to Peer Lending

Bahwa Peer to Peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam yang

resmi dan aman karena diatur dan diawasi langsung oleh OJK. OJK telah

mengeluarkan peraturan tersendiri untuk mengatur P2P Lending di Indonesia

yaitu Peraturan OJK No.77 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, terdapat

aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara P2P Lending.

Selain itu, didalamnya juga terdapat beberapa larangan, jika

penyelengaraan P2P Leading menyelenggarakan larangan tersebut, makan

akan ada sanksinya. Sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan

OJK berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda, hingga

pencabutan tanda daftar atau izin serta pelarangan operasional Peer to Peer

Lending. Berikut ini larangan-larangan OJK bagi penyelenggara fintech P2P

Lending di Indonesia:

a. OJK melarang penyelenggara fintech P2P Lending mengakses

informasi pribadi seperti kontak, foto, berkas dokumen, dan

informasi pribadi lainnya dari smartphone penggunanya.

b. Penyelenggara fintech P2P Lending dilarang melakukan kegiatan

usaha selain dari layanan pinjam meminjam uang (P2P Lending).

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 58