Page 67 - MODUL_EKONOMI XI
P. 67
PENDIDIKAN EKONOMI 2021
secara terhormat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi
sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan UMR (Upah
Minimum Regional) diubah menjadi UMP (Upah
Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum
Kota/Kabupaten). Pemerintah kota/daerah dalam hal
ini tidak mengizinkan UMK daerah yang lebih
rendah dari UMP yang dipersyaratkan oleh provinsi.
Undang-undang juga mengamanatkan, antara lain:
a. Hanya karyawan yang telah bekerja kurang dari
satu tahun yang berhak mendapatkan UMP atau
UMK. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang
bekerja lebih lama berhak membayar di atas UMP
atau UMK.
b. Pemberi kerja tidak diperkenankan memotong
gaji pegawai yang telah menerima gaji di atas UMP
atau UMK.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 yang
mengatur tentang pajak penghasilan pekerja juga
dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah
diwajibkan oleh peraturan ini untuk menanggung
atau membayar pajak penghasilan bagi setiap
pegawai yang gajinya kurang dari atau sama dengan
UMP atau UMK. Peraturan ini bertujuan untuk
mengurangi beban pajak bagi pegawai yang gajinya
kurang dari atau setara dengan UMP atau UMK.
66
