Page 145 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk
menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi
pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan
dan menyampaikan hak pilihnya.

13. Dalam melaksanakan prinsip Aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu
14
bersikap dan bertindak:
a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas
sesuai kebutuhan;
b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi
penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat
mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon
Anggota DPR, sebagai calon Anggota DPD, sebagai calon
Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon Anggota DPRD, dan sebagai
Penyelenggara Pemilu.

E. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI
1945) pasal 22 E menyebut, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Perumusan
mengenai bentuk “Komisi Pemilihan Umum” yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri sebagaimana disebut pasal 22 E UUD RI 1945, pertama kali
didefenisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat (1) yang menyatakan,
“Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri”. Penyebutan dan pengaturan tentang KPU yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15
tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan terakhir dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

14
Pasal 20, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 129