Page 146 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15 Struktur
kelembagaan KPU bersifat nasional. Di tingkat nasional, terdapat KPU
Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jakarta selaku Ibukota
Negara Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan jumlah provinsi yang
ada, KPU juga memiliki kantor di setiap provinsi di wilayah negara Republik
Indonesia. Masing-masing KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
Juga terdapat KPU Kabupaten/Kota di setiap Kabupaten/Kota di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Provinsi Aceh
menyebutkan organisasi LPP nya berbeda, yakni Komisi Independen
Pemilihan (KIP), namun KIP Aceh merupakan bagian dari hirarki struktur
KPU secara nasional (Lihat Sub Bab Penyelenggara Pemilu di Aceh).

Sesuai tahapan pemilu dan pilkada, jajaran KPU juga dibentuk secara ad hoc
di tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), di tingkat
Desa/Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara/PPS) dan yang terkecil berupa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat
Pemungutan Suara (TPS) sebagai ujung tombak perpanjangan tangan KPU
saat hari pemungutan suara.

Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan
tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi
16
oleh masa jabatan tertentu. KPU melaksanakan tugasnya secara terus-
menerus, berkesinambungan dan tidak hanya berlaku di suatu saat
tertentu. Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang mengenai sifat
tetap ini, KPU menerapkannya dengan dua cara yang berbeda dalam hal
kegiatan dan dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal kegiatan sesuai
fungsinya, KPU menjalankan tugas penyelenggaranya secara terus-
menerus. Rangkaian tugas dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan yang
terbagi dalam tiga periode waktu, yakni periode pra-pemilu, periode-pemilu
dan periode pasca-pemilu seperti yang dijelaskan dalam bab 5 tentang
tahapan pemilu. Pada masing-masing periode ini, KPU memiliki sejumlah
tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah. Adapun dalam hal sumber daya manusia, penyelenggara
pemilu terbagi ke dalam kategori Anggota KPU dan staf Sekretariat KPU.

15
Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
16 ibid
130 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU