Page 147 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Anggota KPU dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk publik. Rekrutmen
atau seleksi Anggota KPU dilakukan oleh sebuah Tim Seleksi Independen
yang dibentuk Presiden yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan
masyarakat. Tim Seleksi melaksanakan sejumlah tahapan seleksi yakni
pengumuman seleksi, seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi,
seleksi kesehatan dan tahapan seleksi wawancara berpedoman pada UU
Pemilu. Dalam proses seleksi Tim Seleksi juga menerima tangapan dan
masukan dari masyarakat. Sebanyak 14 orang Calon Anggota KPU yang
dihasilkan Tim Seleksi, selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk
kemudian diteruskan kepada DPR yang melakukan Uji Kepatutan dan
Kelayakan (fit and proper test) dan memilih 7 orang Anggota KPU. Presiden
kemudian mengesahkan dan menetapkan 7 Anggota KPU yang dipilih DPD
17
dengan Keputusan Presiden.

Sedangkan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Tim Seleksi independen yang dibentuk oleh KPU yang terdiri
dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki
integritas. Tahapan seleksinya terdiri dari pengumuman seleksi, seleksi
administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan seleksi
wawancara. Dalam proses seleksi Tim Seleksi juga menerima tanggapan dan
masukan dari masyarakat. Tim seleksi mengajukan nama calon Anggota KPU
Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali jumlah Anggota KPU
Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan kepada KPU. KPU
kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menetapkan
Anggota KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota terpilih sejumlah
18
ketentuan yang diatur. Khusus untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota,
KPU dapat mendelegasikan proses Uji Kelayakan dan Kepatutannya kepada
KPU Provinsi dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya
19
manusia dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.

Staf Sekretariat KPU adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut lewat
jalur seleksi terbuka ASN KPU berpedoman pada ketentuan rekrutmen atau

17 Pasal 22 s/d Pasal 26 UU Pemilu
18 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga PKPU
Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
19 Pasal 28 PKPU Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi
Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 131