Page 152 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Divisi Anggota KPU mengkoordinasikan kedeputian, Inspektorat Utama,
Biro dan Pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi
27
masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Hubungan kerja
divisi Anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU dilakukan dengan
28
ketentuan:
a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang
Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang
keuangan dan bidang umum;
b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas Deputi Bidang
Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang partisipasi dan
hubungan masyarakat;
c. Divisi Data dan Informasi mengkoordinasikan dan bertanggung jawab
atas Pusat Data dan Informasi;
d. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan
Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan dan bertanggung
jawab atas Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang
sumber daya manusia, organisasi dan pusat pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan;
e. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik mengkoordinasikan dan
bertanggung jawab atas Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang
menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan bidang Logistik;
dan
f. Divisi Hukum dan Pengawasan mengkoordinasikan dan bertanggung
jawab atas dengan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang
menangani bidang hukum dan inspektorat.

E.2. Pengambilan Keputusan

UU Pemilu mengatur dua bentuk rapat pleno yakni yang dilakukan secara
terbuka dan tertutup. Namun, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota lebih jauh mengatur tiga
jenis rapat pleno (lihat gambar 4.6) yaitu:

27 Pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
28 Pasal 53 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

136 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU