Page 157 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Dalam penyelenggaraan Pilkada tugas, wewenang dan kewajiban KPU
merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala
Daerah.

E.4. Sekretariat Jenderal KPU

Mengelola Lembaga Penyelenggara Pemilu tentu berbeda dengan tata kelola
organisasi publik lainnya. Meskipun KPU merupakan bagian dari organisasi
publik itu sendiri, namun karena tugas dan wewenang yang melekatnya pada
kelembagaannya bersifat spesifik yakni untuk mengurusi penyelenggaraan
pemilu, maka manajemen sekretariatnya disesuaikan dengan kebutuhan dan
fungsinya. Menurut International IDEA secara global biasanya struktur
kesekretariatan lembaga penyelenggara terbagi kedalam dua divisi yang
diantaranya sebagai berikut:

1. Divisi operasional: mencakup subdivisi-subdivisi seperti registrasi pemilih,
penetapan wilayah pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara,
pendaftaran partai dan Calon, pelatihan dan pengembangan kapabilitas,
informasi dan publikasi, bidang hukum; dan
2. Divisi korporat: yang mencakup subdivisi-subdivisi seperti manajemen
keuangan, manajemen SDM, manajemen pengetahuan dan manajemen IT
(Wall, et al. 2016).

Pasal 77 s/d pasal 81 UU Pemilu mengatur tentang Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Untuk
mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing
mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.

Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang
dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.
Sekretaris Jenderal KPU, Deputi dan Inspektur Utama merupakan Aparatur
Sipil Negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris Jenderal KPU,
Deputi dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 141