Page 161 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Di samping itu, Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

E.5. KPU Provinsi

KPU Provinsi bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Provinsi. Anggota
KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. Penetapan jumlah
Anggota KPU Provinsi didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas
32
wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Anggota KPU
Provinsi dipilih dan ditetapkan KPU, sehingga KPU Provinsi bertanggung
jawab kepada KPU. Bentuk pertanggungjawabannya adalah
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan tahapan
pemilu dan laporan kinerja kepada KPU. Berbeda dengan KPU, secara
fungsional KPU Provinsi adalah koordinator Kepemiluan di tingkat Provinsi.
KPU Provinsi menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu di tingkat
Provinsi, melaksanakan koordinasi, supervisi dan pengendalian terhadap
KPU Kabupaten/Kota, serta membantu KPU melaksanakan sosialisasi dan
pendidikan pemilih.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Anggota KPU
Provinsi melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator
33
Wilayah (Korwil) yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi. Setiap
Anggota KPU Provinsi menjadi Ketua untuk satu divisi/korwil dan dapat
menjadi wakil ketua untuk satu divisi/korwil. 34 Pembagian divisi
disesuaikan dengan pembentukan korwil dilakukan dengan membagi
daerah Kabupaten/Kota untuk setiap korwil dengan memperhatikan jarak
wilayah Kabupaten/Kota, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten/Kota,
tingkat kerawanan dan daerah terpencil dan tidak terpencil. 35 Korwil
36
Anggota KPU Provinsi mempunyai tugas untuk:

32 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu
33 Pasal 22 dan pasal 26, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
34 Pasal 23 dan Pasal 26, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
35 Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) huruf f, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
36 Pasal 27 ayat (1), PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 145