Page 164 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Divisi Hukum dan 1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
Pengawasan 2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Penyelesaian Sengketa Proses, tahapan,Hasil Pemilu dan
pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
5. Pengawasan dan pengendalian internal;
6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, kode Etik dan kode
perilaku.

Tabel 4.3. Matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas KPU Provinsi
38
(dengan 5 anggota)
DIVISI URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan Kearsipan;
Umum, Rumah 2. Protokol dan persidangan;
Tangga Logistik 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
(Ketua) 4. Pelaksanaan, pertangungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan
Sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik
Pemilu dan Pemilihan.
Divisi Teknis 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
Penyelenggaraaan 2. Verifikasi Parpol dan calon Anggota DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara;
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan
Pemilihan;
6. Pelaporan Dana Kampanye; dan
7. PAW Anggota DPRD Provinsi.
Divisi Sosialisasi, 1. Sosialisasi Kepemiluan;
Pendidikan 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
Pemilih, 3. Publikasi dan kehumasan;
Partisipasi 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
Masyarakat dan 5. Kerja Sama Antar Lembaga;
SDM 6. Pengelolaan dan Penyediaan informasi publik;
7. Pengusulan PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota;
8. Pengawasan proses Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;

38 Pasal 22 ayat (3) dan pasal 25 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
148 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU