Page 160 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 160

Tugas Sekretariat Jenderal KPU

           1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
           2. Memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan
              tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
           3. Membantu  perumusan  dan  penyusunan  rancangan  peraturan  dan
              keputusan KPU;
           4. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa
              Pemilu;
           5. Membantu  penyusunan  laporan  penyelenggaraan  kegiatan  dan
              pertanggungiawaban KPU;
           6. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
           7. Membantu  pelaksanaan  tugas-tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan
              peraturan perundang-undangan.

           Wewenang Sekretariat Jenderal KPU


           1. Mengadakan  dan  mendistribusikan  perlengkapan  Penyelenggaraan
              Pemilu  berdasarkan  norma,  standar,  prosedur  dan  kebutuhan  yang
              ditetapkan oleh KPU;
           2. Mengadakan  perlengkapan  Penyelenggaraan  Pemilu  sebagaimana
              dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
              undangan;
           3. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan
              KPU;
           4. Memberikan  Layanan  administrasi,  ketatausahaan  dan  kepegawaian
              sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
           5. Menjatuhkan  sanksi  administratif  dan/atau  menonaktifkan  sementara
              pegawai  Sekretariat  Jenderal  KPU,  Sekretariat  KPU  Provinsi  dan
              Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan
              yang  mengakibatkan  terganggunya  tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu
              yang  sedang  berlangsung  berdasarkan  putusan  Bawaslu  dan/atau
              berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


           Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU

           1. Menyusun laporan pertanggungiawaban keuangan;
           2. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu; dan.
           3. Mengelola barang inventaris KPU.

    144     BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165