Page 158 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 158

usulan KPU. Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
           Sementara Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua
           KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.


           Perpres  Nomor  105  Tahun  2018  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,
           Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
           Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
           Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kemudian mengatur Struktur Sekretariat
           Jenderal KPU seperti dideskripsikan pada gambar 4.7. Sekretariat Jenderal
           KPU dipimpin Sekretaris Jenderal. Ada 2 Deputi di Sekretariat Jenderal KPU
           yakni: Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Dukungan Teknis yang
           keduanya bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal
           KPU.  Deputi  bidang  administrasi  diberikan  tugas  untuk  mendukung
           pengelolaan  administratif  kepada  KPU,  sedangkan  deputi  bidang  teknis
           berperan untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemilu.


           Selain didukung oleh 2 Deputi, Sekretariat Jenderal KPU juga dilengkapi oleh
           Inspektorat Utama yang bertugas menyelenggarakan pengawasan internal di
           lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
           KPU  Kabupaten/Kota.  Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  internal
           tersebut,  Inspektorat  Utama  menyusun  kebijakan  teknis  pengawasan
           internal  dan  melaksanakan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja  dan
           keuangan  melalui  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan
           pengawasan  lainnya.  Struktur  Sekretariat  Jenderal  KPU  sebagaimana
           ditunjukkan gambar 4.7. tentunya dapat diadopsi dalam struktur Sekretariat
           KPU  Provinsi  dan  Sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  disesuaikan  dengan
           ketersediaan jumlah bagian atau sub bagian pada Sekretariat KPU Provinsi
           dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



















    142     BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163