Page 162 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

a. melakukan koordinasi;
b. melakukan supervisi;
c. melakukan pembinaan;
d. dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan di KPU
Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya.

Dalam menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya, KPU Provinsi
didukung dan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin oleh
Sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi berasal dari Aparatur Sipil
Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sekretaris KPU Provinsi secara administratif
bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional
bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi.

Perpres 105/2018 membagi dua bentuk tipologi Sekretariat KPU Provinsi
yaitu:
1. Sekretariat KPU Provinsi Tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar
dan terdiri atas paling banyak 5 bagian serta masing-masing bagian
paling banyak 2 subbagian;

2. Sekretariat KPU Provinsi Tipe B untuk mewadahi beban kerja yang
ringan dan dan terdiri atas paling banyak 4 bagian serta masing-masing
bagian paling banyak 2 subbagian.

Perlu dicatat bahwa Sekretariat KPU Provinsi, sesuai tingkatannya, memiliki
tugas, wewenang dan kewajiban yang persis sama dengan Sekretariat
Jenderal KPU kecuali kewenangan dalam hal mengangkat tenaga pakar/ahli
dan menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara
pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota yang nyata-nyata melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang
sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bawah ini terdapat dua tabel yang berbeda dalam pembagian divisi dan
uraian tugas KPU Provinsi berdasarkan jumlah keanggotaannya (lima dan
tujuh orang), yakni:

146 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU