Page 163 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Tabel 4.2. Matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas KPU Provinsi
37
(dengan 7 anggota)
DIVISI URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan Kearsipan;
Umum dan 2. Protokol dan persidangan;
Rumah Tangga 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
(Ketua) 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji
DPRD Provinsi.
Divisi 1. Penyusunan Program dan Anggaran;
Perencanaan dan 2. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik;
Logistik dan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran.
Divisi Teknis 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
Penyelenggaraan 2. Verifikasi Parpol dan calon Anggota DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu dan pemilihan;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi
5. penghitungan suara;
6. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan
Pemilihan;
7. Pelaporan Dana Kampanye;
8. PAW Anggota DPRD Provinsi.
Divisi Sosialisasi, 1. Sosialisasi Kepemiluan;
Pendidikan 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
Pemilih dan 3. Publikasi dan kehumasan;
Partisipasi 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
Masyarakat 5. Kerja Sama Antar Lembaga; dan
6. Pengelolaan dan Penyediaan informasi Publik.
Divisi Sumber 1. Pengusulan PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota;
Daya Manusia 2. Pengawasan proses Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
dan Litbang 3. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
4. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;
5. Diklat dan pengembangan SDM;
6. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan.
Divisi Data dan 1. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
Informasi 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
3. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
5. Pengendalian Informasi;
6. Pengelolaan dan pengolahan data hasil pemilu dan pemilihan.

37 Pasal 22 ayat (2) dan pasal 24 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 147