Page 168 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 168
E.6. KPU Kabupaten/Kota
KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota
Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang yang
44
terdiri seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.
Anggota KPU Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh KPU. KPU
Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di
wilayah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan KPU dan KPU Provinsi, secara
fungsional KPU Kabupaten/Kota adalah implementator dan pengawas
Kepemiluan di tingkat Kabupaten/Kota yang membentuk PPK, PPS dan
KPPS, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan
Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS, memutakhirkan data pemilih,
menindaklanjuti temuan pelanggaran dan memberi sanksi administrasi
kepada jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Anggota KPU
Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan
Koordinator Wilayah (Korwil) yang ditetapkan dengan keputusan KPU
Kabupaten/Kota. 45 Setiap angota KPU Kabupaten/Kota menjadi Ketua
untuk satu divisi/korwil dan dapat menjadi wakil ketua untuk satu
46
divisi/korwil. Pembentukan korwil dilakukan dengan membagi daerah
kecamatan atau sebutan lain untuk setiap korwil dengan memperhatikan
jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain, jumlah penduduk di wilayah
44 Pasal 10 ayat 1 huruf c dan ayat (2) UU Pemilu awalnya mengatur jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan Jumlah angota KPU
Kabupaten/Kota tersebut didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah
wilayah administratif pemerintahan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 membatalkan ketentuan tersebut. Putusan MK tersebut menyatakan frasa ‘3 (tiga) atau 5
(lima) orang’ dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa‘3 (tiga) orang’ dalam Pasal 52 ayat (1)
bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘5 (lima) orang’. Menurut Mahkamah, tidak rasional jika
mengurangi anggota KPU Kabupaten/Kota dengan alasan demi mengurangi beban anggaran dalam
Pemilu Serentak 2019. “Mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten
dan kota menjadi berjumlah 3 orang di tengah bertambahnya beban kerja penyelenggaraan pemilu
legisatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019 adalah sesuatu yang irasional”,
sebut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.
45 Pasal 33 dan pasal 37, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
46 Pasal 34 dan Pasal 36, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
152 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU
