Page 170 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang
berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.4. Matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Divisi
49
KPU Kabupaten/Kota
DIVISI URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan Kearsipan;
Umum, Rumah 2. Protokol dan persidangan;
Tangga Logistik 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
(Ketua) 4. Pelaksanaan, pertangungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji
DPRD Kabupaten/Kota;
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik
Pemilu dan Pemilihan.
Divisi Teknis 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
Penyelenggaraaan 2. Verifikasi Parpol dan calon Anggota DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi
5. penghitungan suara;
6. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan
Pemilihan;
7. Pelaporan Dana Kampanye; dan
8. PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Divisi Sosialisasi, 1. Sosialisasi Kepemiluan;
Pendidikan 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
Pemilih, 3. Publikasi dan kehumasan;
Partisipasi 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
Masyarakat dan 5. Kerja Sama Antar Lembaga;
SDM 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. Diklat dan pengembangan SDM;
11. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi 1. Menjabarkan program dan anggaran;
Perencanaan, 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
Data dan 3. Monitoring, evealuasi dan pengendalian program dan anggaran;
Informasi 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

49 Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 35 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
154 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU