Page 175 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 175
Lahirnya UU Pemilu khususnya pasal 557 ayat 1 huruf a dan huruf b dan ayat
2, serta pasal 571 huruf d kemudian memicu perdebatan dan kisruh dalam
pembentukan KIP Aceh sebab pasal tersebut dinilai bertentangan dengan
UUD RI tahun 1945 karena telah menciderai pengaturan nomenklatur,
jumlah anggota, masa kerja, mekanisme rekrutmen, serta kewenangan
lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diatur di dalam UUPA.
Pasal 557 UU Pemilu berbunyi:
(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan
yang hirarkis dengan KPU; dan
b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan
yang hirarkis dengan Bawaslu.
(2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
berdasarkan Undang-Undang ini.
Sementara Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, “Pasal 57 dan Pasal 60
ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633)”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sejumlah pihak kemudian melakukan Judicial Review Pasal 557 ayat 1 huruf
a dan huruf b dan ayat 2; dan pasal 57 huruf d Undang-Undang Pemilu
tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 61/PUU-
XV/2017, MK memutus, “menyatakan pasal 557 ayat (2) Undang-Undang
No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat”.
Dalam pertimbangan hukumnya MK menilai bahwa kekhususan KIP di Aceh
bukan merupakan bagian atau wujud keistimewaan Aceh, melainkan
disebabkan oleh konteks historis karena pada mulanya KIP Aceh merupakan
BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 159
