Page 180 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku Anggota KPU
57
Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPLN dan KPPSLN.
KPU dan KPU Provinsi berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran kode
perilaku dengan ketentuan:

a. KPU untuk Anggota KPU Provinsi, PPLN dan KPPSLN.
b. KPU Provinsi untuk Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengawasan internal KPU atau KPU Provinsi dan/atau
laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada KPU atau KPU Provinsi,
KPU dan KPU Provinsi melakukan Rapat Pleno untuk melakukan verifikasi
dan klarifikasi kepada para pihak dan/atau Bawaslu sesuai tingkatan. Dalam
melakukan verifikasi dan klarifikasi KPU dan KPU Provinsi dapat menggali,
mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak, memanggil para pihak,
meminta bukti-bukti pendukung, melakukan koordinasi dan/atau
melibatkan Bawaslu sesuai tingkatannya serta pihak yang kompeten. KPU
dan KPU Provinsi kemudian membuat kesimpulan terkait jenis dugaan
pelanggaran, peraturan/ketentuan yang dilanggar, pembuktian dan
rekomendasi jenis sanksi yang diberikan. KPU dan KPU Provinsi melakukan
Rapat Pleno untuk mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode
perilaku. Dalam hal dugaan pelanggaran kode perilaku tidak terbukti, teradu
pelanggaran kode perilaku diberi sanksi rehabilitasi. Dalam hal dugaan
pelanggaran kode perilaku yang dilakukan teradu terbukti KPU memberi
sanksi peringatan tertulis atau pemberhentian sementara dan dilaporkan
kepada DKPP. KPU dan KPU Provinsi menyelesaikan dugaan pelanggaran
kode perilaku paling lama 7 hari setelah diterimanya hasil pengawasan
58
internal atau terverifikasinya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
PPK, PPS dan KPPS.

Berdasarkan hasil pengawasan internal KPU Kabupaten/Kota dan/atau
laporan dan/atau pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten/Kota melakukan
rapat pleno terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan PPK, PPS

57 Pasal 91 dan pasal 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
58 Pasal 91 s/d Pasal 98 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
164 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU