Page 184 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Pemilu Indonesia dan KPU selalu menjadi rujukan dalam upaya peningkatan
kualitas Pemilu di Asia.

E.12. Isu-Isu Strategis Kelembagaan KPU

Walau keorganisasian KPU sudah diatur sedemikian rupa diatur dalam UU
Pemilu, Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor. 8 Tahun 2019 tentang
tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dalam praktiknya
operasional organisasi KPU senantiasa mengalami hambatan dan tantangan
yang relevan dijadikan sebagai isu strategis dalam memperkuat organisasi
KPU. Berikut ini adalah tabel beberapa isu strategsi dan solusi alternatif
dalam kelembagaan organisasi KPU.

Faktor Penting dalam kelembagaan KPU
▪ Penegakan aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan
mekanisme hirarki.
▪ Rapat Pleno adalah institusi pengambilan putusan tertinggi di KPU secara kolektif kolegial (ter-
masuk KPU di daerah).
▪ Sekretariat dapat dilibatkan dan memfasilitasi serta menjalankan putusan pleno
▪ SOP perlu diterapkan dalam Pleno, seperti daftar hadir, notulensi, risalah rapat dan berita
acara.
▪ Pemenuhan dokumen resmi disusun berdasarkan Peraturan KPU tentang Tata Naskah Dinas.
▪ Mengoptimalkan arsip digital
▪ Koordinasi yang intensif antara Komisioner dengan Sekretariat untuk memahami tugas pokok
dan fungsi masing-masing, khususnya tanggung jawab Sekretariat dalam aspek fungsional dan
administratif.
▪ Optimalisasi supervisi dan monitoring sebagai bentuk quality control kepada jenjang di
bawahnya dikaitkan juga sebagai bagian dari pelaksanaan Pengawasan Internal.
▪ Penyempurnaan aturan (normatif).
▪ Solusi dengan mengakrabkan/membangun teamwork (coffee morning, outbond).
▪ Memperkuat kapasitas penyelenggara di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bukan
hanya dengan bimtek, tetapi juga lewat training, kursus, atau study banding belajar best
parctices ke negara lain.
▪ Melakukan mekanisme knowledge sharing bagi anggota KPU yang telah selesai mengikuti
bimbingan teknis (Bimtek) dan rapat koordinasi (Rakor).
▪ Koordinator Divisi dan wilayah tidak dapat mengambil keputusan sendiri, semuanya harus
diputuskan dalam Rapat Pleno.
▪ Pemahaman yang utuh dan komprehensif bagi semua anggota KPU tentang tata kelola yang
menjadi core subject KPU termasuk penganggaran dan operasionalisasinya.
▪ Perlu ada desain dan pengaturan jadwal rekrutmen anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sehingga simultan dengan periode Pemilu/Pilkada.
▪ KPU perlu melakukan rekrutmen ASN organik KPU baik yang ASN maupun Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (P3K) berpedoman pada aturan ASN yang berlaku.

168 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU