Page 183 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

62
pemiu secara periodik kepada KPU Provinsi. Sehingga dalam memberikan
laporan pelaksanaan penyelenggaran pemilu kepada Presiden, KPU dapat
menyampaikan secara detail berdasarkan laporan yang terkonsolidasi dan
diperoleh dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memahami
pelaksanaannya wilayah kerja administrasinya.

E.11. Hubungan KPU RI dengan LPP di Luar Negeri

Dalam menyelenggarakan Pemilu KPU senantiasa menjalin hubungan atau
relasi dengan LPP di negara lain. Relasi ini penting sebagai cara untuk saling
belajar dan berbagi pengalaman guna meningkatkan kualitas Pemilu di
Indonesia. Salah satu yang menarik dalam hubungan atau relasi itu adalah
bahwa Pemilu di Indonesia dan posisi KPU, yang awalnya dipandang sebagai
pembelajar Pemilu dibandingkan dengan LPP di negara lain, kini menjadi
rujukan dalam sejumlah diskursus dan praktik kepemiluan internasional.
Dalam berbagai forum internasional yang membicarakan kemajuan
demokrasi dan Pemilu, Pemilu di Indonesia dan posisi KPU acap menjadi topik
perbincangan dan menjadi pembelajaran bagi sejumlah negara, khususnya
terkait dengan inovasi penggunaan Teknologi Informasi untuk mendorong
Pemilu semakin transparan dan akuntabel. Sistem Informasi Penghitungan
Suara (Situng) dan open data-nya yang digagas KPU dan dipraktikkan dalam
Pemilu Indonesia, sebagaimana dijelaskan di Bab 6, bahkan menginspirasi
sejumlah negara untuk mengupload dokumen hasil penghitungan suara di
TPS kepada publik.

KPU adalah anggota Association of World Election Bodies (A-WEB) atau
perkumpulan lembaga penyelenggara pemilu internasional. A-WEB sendiri
merupakan asosiasi lembaga penyelenggara pemilu dari seluruh dunia. Saat
ini sudah ada 114 lembaga dari 106 negara yang telah menjadi anggotanya.
A-WEB yang bermarkas di Korea Selatan mempunyai visi mendorong
efisiensi dan efektifitas kebebasan, keadilan, transparansi dan partisipasi
pemilu di dunia. Di tingkat regional, KPU juga adalah partisipan dari Asian
Electoral Stakholder Forum (AESF) yakni forum dua tahunan LPP dan
masyarakat sipil yang peduli dengan Pemilu di Asia. Di tahun 2016, KPU
pernah menjadi tuan rumah AESF ke-2 di Bali dengan melahirkan banyak
gagasan yang dituangkan dalam Deklarasi Bali dengan tajuk: Electoral
Transparency: Eight Keys to Integrity. Bahkan dalam beberapa forum AESF,

62 Pasal 50 UU Pemilu

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 167