Page 181 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 181
dan KPPS. Dalam dugaan pelanggaran ditemukan berdasarkan pengawasan
internal, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada
Anggota PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak terkait paling lama 1 hari
setelah rapat pleno. Dalam hal dugaan pelanggaran berasal dari laporan
dan/atau pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi dan klarifikasi dengan menggali, mencari dan menerima masukan
dari berbagai pihak, memanggil para pihak, meminta bukti-bukti
pendukung, melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai
tingkatannya serta pihak yang kompeten.
Berdasarkan verifikasi dan klarifikasi terhadap PPK, PPS dan KPPS atau
terhadap para pihak dan Bawaslu sesuai tingkatan, maka dalam hal
ditemukan adanya dugaan pelanggaran, KPU Kabupaten/Kota
menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa
terdiri dari 1 orang Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa dan 2 orang
anggota pemeriksa. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan prinsip
terbuka dan adil. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan
dan/atau pengaduan, memanggil pengadu, teradu dan memanggil saksi
serta pihak terkait jika diperlukan. Proses Pemeriksaan dilakukan selama 7
hari kerja. Tim Pemeriksa kemudian menyampaikan hasil penelitian dan
kajian materi serta hasil pemeriksaan kepada Rapat Pleno KPU
Kabupaten/Kota. Rapat Pleno tersebut mengambil keputusan terhadap
dugaan pelanggaran paling lama 1 hari setelah proses pemeriksaan Tim
Pemeriksa selesai.
Dalam hal dugaan pelanggaran tidak terbukti, teradu diberi sanksi
rehabilitasi. Dalam hal dugaan pelanggaran terbukti teradu diberi sanksi
peringatan tertulis atau pemberhentian sementara. Keputusan sanksi
pemberhentian sementara diteruskan kepada DKPP melalui KPU Provinsi
dan KPU. Dalam hal keputusan DKPP memutuskan dugaan pelanggaran
tidak terbukti, KPU Kabupaten/Kota merehabilitasi teradu. Dalam hal
keputusan DKPP menyatakan teradu terbukti melakukan pelanggaran kode
etik, KPU Kabupaten/Kota meberhentikan teradu. Dalam hal kewenangan
DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap PPK, PPS
dan KPPS, diberikan/didelegasikan kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU
BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 165
