Page 177 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

sebagaimana diatur dalam UUPA, namun sifatnya adalah nasional, tetap dan
mandiri yang secara hirarkis adalah bagian dari struktur KPU secara nasional.

E.8. Hubungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis, termasuk KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Hal ini
karena UU Pemilu mendefinisikan KPU secara hirarki dari level nasional
sampai dengan level terbawah yakni KPPS dan KPPSLN (KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN). Hirarki struktur
organisasi KPU tercermin dalam ruang lingkup kerjanya berdasarkan wilayah
administrasi sebagai berikut:

Tabel 4.5. Relasi kelembagaan KPU dengan KPU daerah
Level Kedudukan & Wilayah Kerja
Penyelenggara
KPU - Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
- Wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
- Menetapkan PKPU tahapan Pemilu;
- Menerbitkan Keputusan KPU;
- Memembentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- Mengangkat, membina dan memberhentikan Anggota KPU Provinsi,
Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota PPLN;
- Dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3
deputi dan 1 inspektur;
- Fungsi Utama: Regulator.
KPU Provinsi - Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
- Wilayah kerja meliputi Provinsi yang bersangkutan;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan pemilu yang dilaksankan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi yang dipimpin Sekretaris KPU
Provinsi;
- Fungsi Utama: Koordinator dan Implementator.
KPU - Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di
Kabupaten/Kota pusat pemerintahan Kota;
- Wilayah kerja meliputi Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS;
- Dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin seketaris
KPU Kabupaten/Kota.

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 161