Page 178 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 178

- Fungsi Utama: Implementator.
                 PPK       - Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan;
                           - Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan PPS;
                           - Dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seketaris dari Aparatur Sipil
                            Negara yang memenuhi persyaratan.
                 PPS       - Berkedudukan di keluruhan/desa;
                           - Mengangkat KPPS;
                           - Berkoordinasi dengan PPK.
                 KPPS      - Berkedudukan di TPS;
                           - Mennyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara.
           Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor. 7/2017 dan PKPU No.8/2019

           E.9. Pengawasan Internal KPU


           Selain  berpedoman terhadap  peraturan perundang-undangan,  kode etik
           penyelenggara pemilu (lihat sub bab prinsip dan kode etik penyelenggara),
           sumpah/janji dan pakta integritas, dalam menjalankan tugasnya Anggota
           KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN
                                                                    55
           juga  diikat  dan  wajib  berpedoman  pada  Kode  Perilaku.  Kode  perilaku
           adalah salah satu ciri dari organisasi atau lembaga modern. Kode perilaku
           adalah  turunan  atau  tuntunan  lebih  rinci  dan  detail  dari  kode  etik
           penyelenggara pemilu yang dimaksudkan untuk memastikan Anggota KPU,
           KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  Panitia  Pemilihan  Luar  Negeri
           (PPLN),  PPS,  KPPS  dan  KPPS  Luar  Negeri  (KPPSLN),  benar-benar
           menjalankan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Kode perilaku Anggota
           KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN,
                               56
           diantaranya adalah:

           a.  tidak  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau
              memperkaya  diri  sendiri,  keluarga  dan  kerabat  dari  jabatan  sebagai
              Penyelenggara Pemilu;
           b. tidak  melakukan  perbuatan  yang  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain
              atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau
              perekonomian negara;
           c.  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  yang  dapat  mempengaruhi
              keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;



        55   Pasal 73 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
          Kabupaten/Kota.
        56  Pasal 74 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

    162     BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183