Page 182 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada
59
Anggota PPK, PPS dan KPPS.
E.10. Hubungan KPU dengan Presiden dan DPR

Dalam menjalankan tugasnya KPU melaporkan penyelenggaraan seluruh
tahapan pemilu dan tugas lainnya kepada DPR dan Presiden. Bahkan dalam
setiap kesempatan di awal dan proses tahapan pemilu berjalan, Rapat
Dengar Pendapat (RDP) selalu dilakukan dan menjadi agenda rutin KPU dan
DPR (Komisi 2), untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi penting. Selain
itu ada juga kegiatan konsultasi yang menjadi forum uji publik KPU dalam
pembuatan PKPU kepada DPR selaku pembuat undang-undang, yang
memahami original intent Undang-Undang dimaksud dan konsultasi
tersebut sifatnya tidak mengikat.

Tabel 4.6. Tugas Pelaporan KPU kepada Pemerintah

Membuat laporan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan
KPU berdasarkan laporan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang
dikonsolidasikan menjadi satu naskah laporan.
Mebuat laporan penyelenggaran pemilu di level provinsi yang terdiri
KPU Provinsi atas gabungan laporan pelaksanaan pemilu dari KPU Kabupaten/Kota
yang berada diwilayah provinsinya.
Membuat laporan pelaksanaan pemilu dari level TPS (KPPS), Desa (PPS),
KPU Kabupaten/Kota Kecamatan (PPK) yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu laporan
penyelenggaraan pemilu di level Kabupaten/Kota.

Laporan pelaksananan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu
disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan
60
pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
menjalankan tugasnya KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU. KPU
Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemiliu
secara periodik kepada KPU. 61 Dalam menjalankan tugasnya KPU
Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi. KPU
Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan

59
Pasal 101 s/d Pasal 112 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
60 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu
61 Pasal 49 UU Pemilu

166 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU