Page 185 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

F. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Guna menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik
dalam setiap penyelenggaraan pemilu selain penyelanggara pemilu yang
bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan
semuanya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pemilu
menyebut lembaga tersebut bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
yang secara garis besar bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu di
Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kita sering
mengenal check and balance sebagai bentuk kontrol dan perimbangan dalam
pelaksanaan tata pemerintahan. Kehadiran Bawaslu dalam proses
pelaksanaan pemilu sejatinya juga sebagai bentuk dari check and
balance terhadap penyelenggara pemilu lainnya dalam hal ini adalah Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan teknis pemilihan
umum. Sebagaimana KPU, Bawaslu juga dilengkapi oleh Sekretariat Jenderal
yang bertugas mendukung dan memfasilitasi Bawaslu dalam menjalankan
tugas, kewenangan dan kewajibannya. Bawaslu membentuk Bawaslu
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi.
Bawaslu Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota. Bawaslu, Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Kelembagaan Bawaslu berkembang sesuai dengan dinamika kepemiluan dan
politik pemilu yang tertuang dalam Undang-undang kepemiluan. Mulai dari
yang bersifat ad hoc atau sementara hingga saat ini yang bersifat permanen
sampai pada level Kabupaten/Kota. Dalam konteks itu, Bawaslu pun juga
memiliki posisi yang lebih kuat ketimbang sebelumnya.

F.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk atas
kebutuhan untuk mengawasi proses pemilu, awalnya keberadaan tugas,
wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh Bawaslu identik dan dibatasi
pada koridor pengawasan saja. Namun tugas, wewenang dan kewajiban
Bawaslu berkembang seiring dengan perubahan regulasi pemilu. Kini
setidaknya ada tiga tugas utama yang diemban Bawaslu yakni pencegahan,
pengawasan dan penindakan. Secara lebih spesifik berikut adalah tugas,
wewenang dan kewajiban Bawaslu yang tertuang UU Pemilu:

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 169