Page 165 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
Divisi 1. penyusunan program dan anggaran;
Perencanaan, 2. evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
Data dan 3. monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
Informasi 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan Teknologi dan Informasi;
7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional.
Divisi Hukum dan 1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
Pengawasan 2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses tahapan, hasil Pemilu dan
Pemilihan, serta non pemilu dan pemilihan; dan
6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, kode perilaku,
sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota
KPU Kabupaten/Kota.

Divisi Anggota KPU Provinsi mengkoordinasikan bagian yang menangani
tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui
Sekretaris KPU Provinsi. 39 Setiap Divisi Anggota KPU Provinsi
mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas bagian yang menangani
40
bidang sesuai dengan tugas divisi.

41
Tugas KPU Provinsi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

39
Pasal 52 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
40 Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
41 Pasal 15 UU Pemilu

BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 149