Page 169 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 169
kecamatan atau sebutan lain, tingkat kerawanan dan daerah terpencil dan
47
tidak terpencil. Korwil Anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas
48
untuk:
a. melakukan koordinasi;
b. melakukan supervisi;
c. melakukan pembinaan;
d. dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan di KPU
Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU
Kabupaten/Kota didukung dan difasilitasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab
kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
Perpres 105/2018 membagi dua bentuk tipologi Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yaitu:
1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe A untuk mewadahi beban kerja
yang besar dan terdiri atas paling banyak 5 subbagian;
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tipe B untuk mewadahi beban kerja
yang ringan dan dan terdiri atas paling banyak 4 subbagian.
Perlu dicatat bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya,
memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang persis sama dengan
Sekretariat Jenderal KPU kecuali kewenangan dalam hal mengangkat tenaga
pakar/ahli dan menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan
sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang nyata-nyata melakukan tindakan yang
47 Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
48 Pasal 37 ayat (1), PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU 153
