Page 154 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Kabupaten/Kota dengan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam rapat
pleno rutin ini Sekretaris Jenderal atau Sekretaris KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota, memiliki tugas untuk: menyampaikan hasil
tindak lanjut pelaksanaan rapat pleno sebelumnya, melaporkan realisasi
anggaran dan menyampaikan laporan tugas lainnnya secara periodik.

E.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

UU Pemilu mengatur secara spesifik tugas, wewenang dan kewajiban dari
KPU yang sebagian besar berlandaskan pada tahapan pemilu. Secara lebih
spesifik berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU.

29
Tugas KPU adalah:
a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
KPPS, PPLN dan KPPSLN;
c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau
semua tahapan pemilu;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan
Bawaslu;
h. mengumumkan calon Anggota DPR, calon Anggota DPD dan Pasangan
Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan
laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
j. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan pemilu; dan

29 Pasal 12 UU Pemilu
138 BAB 4 – KELEMBAGAAN PENYELENGARA PEMILU