Page 42 - buku saku farah salsabila
P. 42
12.8 Tantangan dalam Biaya Investasi
12.8.1 Alokasi Dana yang Tidak Merata: Dana untuk investasi pendidikan seringkali
tidak merata antara daerah satu dengan yang lain.
12.8.2 Pemeliharaan Infrastruktur yang Mahal: Biaya pemeliharaan fasilitas yang
sudah dibangun menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang kekurangan dana.
12.9 Peran Regulasi dalam Pembiayaan Pendidikan
12.9.1 Peraturan yang Mengatur
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Mengatur tanggung
jawab pembiayaan pendidikan sebagai kewajiban pemerintah dan masyarakat.
2. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan: Menyusun mekanisme
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan yang berasal dari
pemerintah.
3. Permendikbud No. 44 Tahun 2012: Memberikan pedoman mengenai pungutan dan
sumbangan biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar.
4. PP No. 18 Tahun 2022: Pembaruan atas PP No. 48 Tahun 2008 mengenai
mekanisme pendanaan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masa kini.
12.9.2 Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Regulasi ini menekankan pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pendidikan nasional.
12.10 Strategi Optimalisasi
12.10.1Diversifikasi Sumber Dana: Meningkatkan kontribusi dari sektor swasta dalam
pembiayaan pendidikan.
12.10.2Penggunaan Teknologi: Implementasi platform digital untuk transparansi
pengelolaan dan pelaporan dana pendidikan.
12.10.3Peningkatan Kompetensi Manajemen Sekolah: Memberikan pelatihan kepada
kepala sekolah dan pengelola pendidikan untuk pengelolaan anggaran yang lebih
efisien dan efektif
36
