Page 10 - PROGRAM SUPERVISI SMAN CMBBS
P. 10

BAB 1 PENDAHULUAN



               A.  Latar Belakang.

                      Berdasarkan  Permen  PAN  dan  RB  No.  16  tahun  2009  tentang  Jabatan

               Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kepala sekolah harus melakukan Penilaian
               Kinerja  Guru  (PK-Guru).  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46

               tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK-ASN), dan
               Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara,  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang

               Pedoman  Penyusunan  Standar  Teknis  Kegiatan  Sasaran  Kerja  Pegawai,  Kepala
               Sekolah juga harus melakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK-

               ASN).


                      Permendikbuk  Riset  Dikti  Nomor  40  Tahun  2021  tentang  Penugasan  Guru
               Sebagai Kepala Sekolah pasal1menyatakan bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang

               diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang
               meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah

               dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa,

               sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar
               biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Pasal 12 Beban kerja Kepala Sekolah

               untuk  melaksanakan  tugas  pokok  manajerial,  pengembangan  kewirausahaan,  dan
               supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.


                      Berdasarkan  Permen  PANRB  RI  No.  6  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan

               Kinerja  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara.  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara
               Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2022  Tentang  Pedoman  Teknis  Pembinaan

               Kepegawaian  Jabatan  Fungsional.  Yang  dimaksud  Jabatan  Fungsional  adalah
               sekelompok  jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan

               fungsional  yang  berdasarkan  pada  keahlian  dan  keterampilan  tertentu.  Peraturan
               Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik

               Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.


                     Penjabaran kompetensi supervisi pada intinya adalah supervisi akademis dan
               supervisi manajerial di mana langkah-langkah yang dilakukan adalah merencanakan,

               melaksanakan  supervisi  akademik  dengan  menggunakan  pendekatan  dan  teknik




               Program Supervisi, PK-Guru, dan PPK-PNS      1                         Edi Supriyanto, M.Pd.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15