Page 46 - Pedoman Keprotokolan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat,
parlemen memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap

peningkatan hubungan antar negara dan bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI) sebagai sebuah lembaga negara, memiliki
kedudukan dan tanggung jawab yang sama dengan lembaga negara lainnya

dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni mendukung pelaksanaan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Dalam hal ini DPR dituntut ikut berperan aktif melaksanakan politik luar
negeri yang bebas dan aktif dengan melaksanakan diplomasi melalui jalur

parlemen (diplomasi parlemen).

Diplomasi yang dilaksanakan oleh DPR dilakukan secara bilateral dan

multilateral baik di tingkat regional maupun internasional. Di tingkat bilateral,
hubungan persahabatan dan kerja sama bisa dilakukan dengan saling

mengunjungi dan menyelenggarakan pertemuan ataupun menjalin hubungan
dengan perwakilan negara terkait. Dalam rangka membina, mengembangkan,

dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Parlemen
negara lain, DPR berperan dalam diplomasi dengan melakukan komunikasi

langsung dengan parlemen negara sahabat maupun secara tidak langsung

melalui perwakilan negara terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR
membentuk alat-alat kelengkapan yang salah satunya adalah Badan

Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP). BKSAP bertugas:
a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan

dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara

1