Page 48 - Pedoman Keprotokolan

internasional, DPR perlu menyusun suatu pedoman penerimaan tamu sesuai

dengan tata krama internasional dan prinsip-prinsip resiprositas yang selama
ini berlaku. Sampai saat ini belum ada aturan tertulis yang dapat menjadi

pedoman penerimaan tamu luar negeri DPR, sehingga perlu disusun
Pedoman Penerimaan Tamu Luar Negeri DPR.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri:

Pasal 5 menjelaskan bahwa DPR-RI dapat menyelenggarakan hubungan

luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD: Pasal 120 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa DPR-RI melalui
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memiliki tugas untuk

membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan
dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara

bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang

menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: Pasal 32

menjelaskan bahwa Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu
lembaga negara lain yang berkunjung ke Negara Indonesia mendapat

pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya
sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam

tata pergaulan internasional;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: Pasal 28 dan Pasal 32 ayat

(1) menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato

resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang
disampaikan di dalam atau di luar negeri. Bahasa Indonesia wajib

digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat
Internasional di Indonesia;

3