Page 100 - KM PPKN 7-BS-KLS-VII_Neat

dulu dan ditetapkan oleh ketua adat bersama anggota kelompoknya serta
dikenalkan secara turun-temurun. Pedoman dan petunjuk berlakunya norma
adat berasal dari tradisi dan kebiasaan kelompok masyarakat.
Pelaksanaan norma adat di negara Indonesia tidak bertentangan dengan
aturan pemerintah dan telah mendapat jaminan pemberlakuannya. Hal
tersebut tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-
Undang”. Bagi seseorang yang melanggar norma adat akan mendapat sanksi
sosial yang telah ditetapkan oleh ketua adat dan anggota kelompoknya. Contoh
norma adat yaitu adanya selametan (Jawa), tidak adanya aktivitas masyarakat
dan alat elektronik dimatikan selama perayaan Nyepi (Bali), kebiasaan
berjalan kaki ratusan kilometer tanpa alas kaki dan berpakaian serba hitam
bagi masyarakat suku Baduy (Banten).

Setiap daerah memiliki norma adat masing-masing dan antara satu
daerah dengan daerah lainnya berbeda. Di lingkungan tempat tinggal kalian
juga berlaku norma adat yang harus kalian ketahui dan patuhi sebagai bagian
dari anggota masyarakat.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga
berwenang, di mana isinya mengikat semua anggota masyarakat, memiliki sifat
memaksa untuk dipatuhi, dan terdapat sanksi tegas bagi pelanggar. Lembaga
yang memiliki kewenangan membuat norma hukum adalah lembaga resmi
negara seperti DPR bersama Presiden, DPRD bersama Gubernur atau Walikota
atau Bupati, kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,
kepala desa bersama badan permusyawaratan desa. Norma hukum memiliki
bentuk nyata dan tertulis seperti Undang-Undang, tata tertib sekolah, tata
tertib desa atau kampung, dan tata tertib organisasi.

Norma hukum memiliki sanksi yang paling tegas dan memaksa di antara
ketiga norma lainnya, karena sanksi norma hukum tertulis secara jelas.
Di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara sanksi norma hukum dapat
berupa hukuman pokok (kurungan, penjara, dan hukuman mati) serta ada

Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIIII
84 P e n di di k an P an c as i l a u n t u k S MP / M T s K e l as V