Page 165 - KM PPKN 7-BS-KLS-VII_Neat

1. Roger H Soltau
Negara adalah alat (agency) atau
Sekilas Info
Sekilas Info
wewenang (autority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan Konvensi Montevideo
bersama atas nama masyarakat. Konvensi Montevideo merupakan
sebuah traktat yang ditandatangani
di Montevideo, Uruguay tanggal 26
2. Harold J Laski Desember 1933 pada Konferensi
Negara adalah suatu masyarakat yang Bangsa-Bangsa Amerika internasional.
Konvensi ini tentang hak dan tugas
diintegrasikan dan memiliki wewenang negara yang mencantumkan teori
kenegaraan deklaratif sebagai bagian
yang bersifat memaks sert yang secar dari tata hukum internasional. Konvensi

Montevideo ini mulai berlaku tanggal
sah lebih berwenang daripada individu 26 Desember 1934.
atau kelompok yang merupakan bagian Sumber: (https://id.wikipedia.org/wiki/
Konvensi_Montevideo.
dari masyarakat.
3. Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
penggu kekeras isi secar sah dalam suatu wilayah.
4. Miriam Budiardjo
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Masih banyak lagi pendapat para ahli tentang arti negara, kalian dapat
mencari referensi lainny d sil rumus ap pendapatmu tentang
arti negara?

Untuk terpenuhinya sebagai sebuah negara harus memenuhi syarat
terbentuknya negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 syarat

tersebut ad yang bersifat mutl atau disebut konstitutif d ad unsur

tambah atau syarat deklaratif Syarat konstitutif merup syarat negara
yang mutlak harus ada, sesuai kenyataan atau faktanya negara itu memiliki
wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, sedangkan syarat

deklaratif atau unsur tambah adalah adany pengaku dari negara lain.
1. Wilayah
Setiap negara menempati suatu wilayah, yaitu tempat tertentu dan
memiliki batas-batas tertentu pula. Kekuasaan negara mencakup wilayah
darat, laut, dan udara. Akan tetapi, ada juga negara yang tidak memiliki
wilayah laut.

Panduan Khusus Bab 5 | Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 149