Page 217 - KEMUHAMMADIYAHAN 03

larangan rangkap jabatan dengan organisasi lain yang
amal usahanya sama seperti Muhammadiyah, di samping
larangan rangkap jabatan dalam lingkungan internal
persyarikatan Muhammadiyah. Pembatasan dan larangan

rangkap jabatan itu tidak dimaksudkan untuk mengebiri
hak politik warga, akan tetapi untuk menjaga posisi
Muhammadiyah dari konflik kepentingan politik yang
seringkali merugikan organisasi. Selain itu, agar terdapat
pembagian job yang positif sehingga lahan dakwah dan
lahan politik sama digarap sesuai dengan jalur masing-
masing dan tidak mencampuradukkan kendati sama-sama
96
pentingnya.
Khittah Muhammadiyah tahun 1971 dan tahun 1978
merupakan “Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara” hasil Tanwir di Denpasar tahun
2002. Khittah Denpasar tersebut lebih lengkap karena
mengandung pandangan Muhammadiyah akan politik,

sekaligus menawarkan sebuah solusi atau jalan keluar dari
kebuntuan seputar “jika Muhammadiyah tidak memiliki
hubungan dengan suatu partai politik, lantas bagaimana
menyalurkan aspirasi politiknya?”. Khittah 2002 tersebut
juga menjawab pertanyaan seputar “jika Muhammadiyah
memandang Islam sebagai ajaran yang universal, kenapa

96
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Manhaj Gerakan
Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah..., xxxiv.
204