Page 14 - MODUL VII SMPN 2 PUCANGLABAN
P. 14
C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa (nation
state) Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak
menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri.
Masih Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945? ingatkah bunyi pasal 1 ayat (1) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun
1945? Dalam pasal tersebut
disebutkan bahwa negara Indonesia
adalah negara kesatuan berbentuk republik. Terkait pengertian
negara kesatuan, telah dibahas padamateri sebelumnya. Namun
apa yang dimaksud dengan republik? Kata republik berasal dari
Bahasa Latin, res publica yang memiliki arti segala sesuatu yang
berkaitan denganrakyat. Kata negara kesatuan dan negara
republik ini menjadi penting karena menunjukkan jati diri
bangsa. Negara kesatuan menunjukkan negara Indonesia adalah
suatu negara dengan satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu undang-undangdasar,
untuk seluruh wilayah negara. Sebagai negara republik, masyarakat dari berbagai kelompok,
ras, suku dan agama memiliki visi dan misi. Mereka mempercayakan nasib bangsa bukan di
tangan kelompok-kelompok tetapi pada satu tokoh yang dipercaya. Disinilah letak semangat
persatuan NKRI.
Sejak merdeka, Indonesia mengusung konsep republik dalam negara kesatuan. Tahukah
Ananda, Indonesia pernah berbentuk negara serikat? Coba carilah informasi mengenai hal ini
dari berbagai sumber!
Upaya-upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perilaku mempertahankan NKRI dapat diterapkan baik di lingkungan rumah, sekolah
maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apakah wujud perilaku tersebut?
Perhatikan penjelasan berikut!
a. Lingkungan Rumah
Lingkungan rumah merupakan awal mula Ananda belajar
mempraktikkan perilaku mempertahankan NKRI, salah
satunya adalah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan
di rumah, termasuk menjaga rumah. Mengapa perilaku
tersebut dianggap mencerminkan upaya mempertahankan
NKRI? Perilaku tersebut mendorong terciptanya kerukunan
13 PPKn VII Daerah dalam Kerangka NKRI
