Page 9 - MODUL VII SMPN 2 PUCANGLABAN

2. Pengertian Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuk nya
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasi-kan oleh para
pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan, ”Negara Indonesiaadalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.
Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-
Undang”. Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (1) UUD
Gambar. Drs. H. Maryoto Birowo, M.M
Bupati Tulungagung periode 2019–2023 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Indonesia didalamnya terdiri atas provinsi-provinsi yang saat ini jumlahnya 34
provinsi, kemudian provinsi-provinsi yang ada di Indonesia di dalamnya terdiri atas beberapa
kota dan kabupaten. Setiap provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mempunyai kepala

daerahnya sendiri-sendiri yang saat ini pemilihan kepala daerah tersebut dilangsungkan secara
langsung melalui Pemilihan Umum Daerah.
Sementara itu pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.” Ini mengandung makna, bahwa setiap daerah

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk
membuat Peraturan Daerah, inilah yang disebut otonomi. Pemberian otonomi kepada daerah
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8 PPKn VII Daerah dalam Kerangka NKRI