Page 12 - MODUL VII SMPN 2 PUCANGLABAN

Secara lebih terperinci peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara

lain sebagai berikut:

a. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang berbunyi, ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak dapat dilakukan perubahan”;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali enam urusan yang menjadi
kewenangan pusat, yaitu politik luar negeri; pertahanan; keamanan; peradilan;
moneter atau berhubungan dengan keuangan; dan agama;

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan
pendapatan masyarakat;
d. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah;

e. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan
publik, dan daya saing daerah;
f. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
demokratis.

Peran-peran di atas tidak dapat tercapai apabila pemerintahan masih bersifat sentral. Oleh
karena itu, dibutuhkan pendelegasian atau pelimpahan tugas dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah yang disebut desentralisasi. Melalui desentralisasi Pemerintah memberikan

keleluasaan kepada daerah menyelenggarakan otonomi seperti pasal 18 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

11 PPKn VII Daerah dalam Kerangka NKRI