Page 16 - PPKN 7.1
P. 16

2.  Penetapan Dasar Negara

                 Indonesia sudah merdeka, maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila
                 perlu ditetapkan. Rumusan Pancasila sudah disepakati semua pihak. Tetapi
                 beberapa pihak masih belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut, yakni
                 menyangkut rumusan sila ketuhanan sebagai sila pertama.
                     Sebelumnya, semua sudah sepakat dengan rumusan, “Ketuhanan, dengan
                 kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk sila
                 pertama. Beberapa kalangan merasa rumusan  sila ketuhanan itu  terlalu
                 bernuansa Islam. Melalui para tokoh yang mewakilinya, mereka menghubungi
                 Hatta minta agar rumusan tersebut diubah.
                     Menurut  Hatta,  pada  hari  yang  sama  setelah proklamasi  kemerdekaan
                 banyak  tokoh mendatanginya.  Mereka minta  agar rumusan  sila ketuhanan
                 itu  diubah.  Hatta lalu  menghubungi  Ki Bagus  Hadikusumo  dan  beberapa
                 tokoh Islam. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi
                 “Ketuhanan Yang Maha Esa”





                                                           Ki Bagus Hadikusumo dan
                                                             tokoh-tokoh Islam setuju

                                                             mengubah sila pertama

                                                            menjadi ‘Ketuhanan Yang

                                                                    Maha Esa’’






                 Gambar 1.9 Persetujuan perubahan sila pertama Pancasila
                 Sumber: www.pwmu.co/pwmu (2020)
                     Persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh
                 bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila pun menjadi: “Ketuhanan Yang Maha
                 Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia.  Kerakyatan
                 yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
                 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Inilah yang menjadi rumusan
                 resmi Pancasila.









              16  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20