Page 7 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

vi Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal
Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang
Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Secara teknis juridis perbedaan kedua entitas tersebut –
tanah ulayat dengan tanah komunal – telah dikupas tuntas
oleh Guru kami, Bunda Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono,
S.H. MCL., MPA., dan saat ini pula sedang dilakukan
riset Disertasi di Fakultas Hukum UGM mengenai tanah
komunal oleh sejawat kami Mbak Widhiana Hestining

Puri, S.H., M.H. dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
(STPN) Yogyakarta. Meskipun demikian pada akhirnya
kami berketetapan hati untuk menggunakan judul ‘Tanah
Ulayat’, karena istilah tersebut dirasa lebih ‘mengena’,
‘menarik’ dan mempunyai legitimasi dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

Buku ini, di samping membahas konsep dan unsur-
unsur dasar dari tanah ulayat, memaparkan 2 (dua)
persoalan tanah ulayat yaitu tentang politik hukum tanah
ulayat dan permasalahan seputar tanah ulayat. Pemilihan
dua hal tersebut dikarenakan perdebatan dan permasalahan
tanah ulayat telah berlangsung lama. Jika dihitung sejak
Agrarisch Wet 1870 dikeluarkan, berarti telah 148 tahun;