Page 117 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 117
pada gambar 7 hingga Agustus 2001 mencapai 27.348,888 hektar.
Rinciannya seperti yang telah disebut pada bab sebelumnya, luas
total HGU PTPN V itu diperoleh dari akumulasi HGU Nomor 16/
HGU/1988, HGU Nomor 157 Agustus 2001, HGU Nomor 158
Agustus 2001, dan HGU Nomor 159 Agustus 2001. 127
Merespon perlawanan yang dilakukan masyarakat adat,
PTPN V menulis Surat Nomor : 05.10/X/352/1999 tertanggal
13 Desember 1999 kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah Tingkat I Riau. Surat ini pada dasarnya berisi
pernyataan perusahaan bersedia menjadi “Bapak Angkat”–
suatu istilah politis lainnya untuk mengendalikan hak akses dan
kepemilikan lahan–bagi masyarakat adat untuk mengusahakan
lahan dengan pola KKPA. Ide ini disambut baik oleh Kantor Wilayah
BPN Provinsi Riau, yang melalui Surat Nomor : 500/1114/BPN
tanggal 11 November 2000 menyatakan agar lahan seluas 2.800
hektar yang menjadi objek konflik di-enclave untuk masyarakat
tempatan lewat pola kemitraan. 128
Pola “Bapak Angkat” yang ditawarkan perusahaan tidak
membuat perlawanan masyarakat menjadi terhenti untuk
kemudian menyetujuinya, karena di awal perjuangan ini
masih cenderung ke arah ideologis, untuk semata-mata
mempertahankan harkat dan martabat tanah ulayat. Karenanya,
berbagai upaya dilakukan oleh Masyarakat Adat Senama Nenek
guna menolak klaim hak beserta tawaran-tawaran ekonomis
yang diajukan PTPN V dan Pemerintah (termasuk dari Kantor
Pertanahan).
127 Bunga Mareta Dwijananti, Op. Cit., hlm. 53.
128 H Mohd Yunus, “Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau,”
Menara, Vol. 12, No. 1, 2013, hlm. 37.
82 Reforma Agraria Tanah Ulayat
