Page 7 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 7

hasil penelitian ini dapat secara jernih diterima sebagai sebuah
             second opinion atau pandangan di luar mainstream bagi para
             pengambil keputusan di lingkungan keluarga besar kami BPN
             RI, yang berfungsi melengkapi horizon dan ragam dimensi
             sebagai bahan pengambilan keputusan. Secara akademis, kami
             berharap kontribusi hasil penelitian ini dapat memberi
             kedalaman pemahaman tentang proses proses terjadinya
             pemiskinan dan konflik, serta upaya resolusinya, terutama
             di wilayah  wilayah yang memiliki kerentanan ekologis
             (seperti DAS dan pesisir).
                   Seluruh upaya penelitian ini dapat terlaksana atas kerja-
             sama dan dukungan dari berbagai pihak. Kami menyampai-
             kan penghargaan atas proses kerja bersama dengan para
             peneliti Sajogyo Institute dan seluruh tim SC. Ucapan terima-
             kasih kami haturkan atas dukungan seluruh Kantor Pertanahan
             BPN RI di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kulon Progo
             dan Kendal, serta Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Terimakasih
             yang dalam juga kami sampaikan kepada seluruh komunitas
             desa di enam kabupaten di mana penelitian ini dilaksanakan.
             Rasa penghargaan atas keterbukaan dan kerjasama dengan
             para pejabat dan staf instansi pemerintah kabupaten di enam
             lokasi riset juga kami haturkan dengan rendah hati. Permo-
             honan maaf kami sampaikan kepada semua pihak yang ter-
             libat, atas kekurangan dan ketidaknyamanan selama dijalan-
             kannya seluruh proses penelitian dan penyampaian hasilnya.
             Semoga nilai pembelajaran dan nilai nilai substantif dari se-
             tiap temuan dan analisa kami mampu membuka jalan lebih
             lebar bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi
             masyarakat Indonesia.

             Yogyakarta, Desember 2009
             Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional


             Prof. Dr. Endriatmo Soetarto


             vii
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12