Page 105 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran
Jarak Jauh PPKn

Contoh: untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu, diperlukan peraturan
pelaksanaan/operasional seperti peraturan tentang penyelenggara pemilu,

kampanye pemilu bagi pejabat negara, hari pemungutan suara, dan lain

sebagainya. Untuk itu dibentuklah berbagai peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Pemilu, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan

KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan lain-lain yang mengatur lebih lanjut
tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Demikian pula dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang

Pengelolaan Sampah, Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, serta undang-undang lainnya. Sebagaimana yang Ananda simak dalam
bagan, peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut banyak macamnya.

Untuk melaksanakan suatu undang-undang diperlukan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.

Untuk menguatkan pemahaman Ananda tentang hubungan antara peraturan
satu dengan yang lain dalam tata urutan peraturan perundang-undangan,

Ananda dapat berlatih dengan menelaah pasal-pasal dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan peraturan

pelaksanaanya.

Petunjuk

1) Temukan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut ke dalam undang-undang.

2) Pilih salah satu dari pasal-pasal yang Ananda temukan tersebut.
3) Temukan Undang-Undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah Ananda pilih.

4) Temukan pula peraturan-peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang
yang sesuai.

5) Ananda dapat membuatnya dalam bentuk bagan seperti di bawah ini.

95 | M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l