Page 102 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran

Jarak Jauh PPKn

Hubungan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
Ketetapan MPR

Sebelum perubahan (amandemen) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki kedudukan sebagai

lembaga tertinggi negara. MPR memiliki kekuasaan untuk mengangkat
Presiden dan Wakil Presiden. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden

tersebut dituangkan dalam Ketetapan MPR.

Setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden
dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan

umum. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat, melainkan

hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2).
Ketetapan MPR yang dimaksud dalam tata urutan perundang-undangan ini

adalah Ketetapam MPR Sementara (MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih

berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor:
I/MPR/2003 tentang “Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002” tanggal 7 Agustus 2003.

M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l 92