Page 103 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran
Jarak Jauh PPKn

Hubungan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

Undang-Undang

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, hukum

tertinggi, yang menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan
perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Karena itu untuk
melaksanakannya harus dijabarkan ke dalam undang-undang, dan peraturan-

peraturan pelaksanaan lainnya. Coba Ananda perhatikan bagan berikut.

Gambar 2.9 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pasal 2 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Aturan ini

merupakan aturan pokok yang bersifat umum. Karena itu perlu dijabarkan
lebih lanjut ke dalam undang-undang sehingga dapat dilaksanakan. Dengan

demikian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dibentuk atas “perintah”

langsung dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“... diatur lebih
lanjut dengan undang-undang”).

Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat”. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit menyatakan agar diatur

93 | M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l