Page 98 - Modul PJJ PPKn

Modul Pembelajaran

Jarak Jauh PPKn

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk pertama kali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditetapkan oleh PPKI. Selanjutnya kewenangan menetapkan Undang-Undang

Dasar adalah ditangan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan

hukum yang tertinggi. Menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-

undangan di bawahnya. Karena itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjadi alat kontrol apakah peraturan-peraturan dibawahnya sesuai

atau tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapam MPR Sementara

(MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana yang
dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang “Peninjauan

terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR

Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002” tanggal 7 Agustus 2003.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan kepada DPR dalam

persidangan berikutnya. Jika Perpu ditolak DPR maka Perpu tersebut tidak

berlaku, dan harus dicabut.

M o d u l P P K n K e l a s V I I I S e m e s t e r G a s a l 88